Pentingnya Gugatan Prabowo – Hatta ke Mahkamah Konstitusi Demi Masa Depan Demokrasi RI

10553546_837972346234249_4181707354563190636_nsumber

Saya paham kenapa banyak orang yang mulai gerah dengan kabar gugatan dari tim Prabowo – Hatta ke Mahkamah Konstitusi. Banyak diantaranya yang mulai tutup kuping dan melupakan begitu saja. Sisanya hanya bisa menghujat tanpa punya bukti, hanya mengandalkan ‘katanya’ saja. Lagi – lagi peran media menjadi penting disini. Saya sendiri lebih memilih menonton langsung sidangnya di tv daripada hanya membaca media. Dengan begitu saya punya bukti kuat untuk berargumen.

Sebelumnya, saya mencoba memposisikan diri sebagai pengamat netral. Tidak memihak siapapun sampai akhirnya saya mencari informasi, mendengar, mendatangi tempatnya langsung hingga akhirnya mengenal sosok Prabowo dan Hatta Rajasa. Sikap militer yang melekat erat dalam diri Prabowo membuat beberapa pihak dengan enaknya mencap beliau sebagai ‘tukang suruh’ dan ‘keras kepala’. Apalagi setelah beliau walk out dari hasil rekapitulasi KPU. Cap ‘nggak gentle’ kayaknya sudah mulai nempel di pribadinya. Tapi pernahkah kamu berfikir apa yang sebenarnya dilakukan Prabowo adalah caranya mencari keadilan?

Gugatan yang dilayangkannya menjadi titik awal kebangkitan demokrasi Indonesia. Seperti yang kita ketahui, PEMILU adalah contoh bahwa negara kita adalah negara yang demokrasi. Kalau pemilunya saja berjalan secara serampangan, lalu apa jadinya negara ini 5 tahun ke depan? Inilah yang menjadi dasar saya untuk kembali menulis politik. Karena selama 5 tahun ke depan kita akan dipimpin oleh pemimpin baru, dan dalam periode itu kekuasaan penuh akan diberikan kepada pemimpin yang dipercaya rakyat. Tapi gimana coba kalau ternyata pemimpinnya itu nggak becus dan banyak melakukan kecurangan yang nggak diketahui masyarakat?

Awalnya, saya percaya KPU akan melakukan tugasnya dengan amanah, jujur dan adil. Tapi nyatanya, rasa percaya saya lama kelamaan hilang saat KPU mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1446/KPU tertanggal 25 Juli 2014 yang ditjukan kepada ketua KPU Provinsi /KIP Aceh dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota seluruh Indonesia untuk membuka kotak suara pada tanggal 25 Juli untuk diambil formulir A5 dan C7 oleh KPU tanpa sepersetujuan MK. Namun Bawaslu yang digadang sebagai lembaga yang memback-up KPU pun tidak bertindak melawan atau menolak surat edaran KPU tersebut. Saya kaget, mungkinkah lembaga sekaliber KPU melakukan kejahatan pemilu? Kenyataannya seharusnya KPU meminta izin kepada MK untuk membuka kotak suara, bukan langsung membuat edaran 2 minggu sebelum sidang pertama. Kalau sudah begini isi kotak suaranya sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan lagi, kan? Padahal MK baru menyetujui pembukaan kotak suara pada tanggal 8 Agustus. Berarti KPU benar – benar melanggar ketentuan yang ada.

Selain tindakan merugikan yang dilakukan oleh KPU, ternyata ada bukti kecurangan yang telah dikumpulkan oleh tim Prabowo – Hatta. Sejumlah 55.485 TPS diindikasi melakukan kecurangan dan memunculkan 22.543.811 suara bermasalah. Hal ini lantas menjadi sesuatu yang sangat merugikan, dan tim Prabowo – Hatta pun tidak hanya asal bicara. Pihaknya menyiapkan bukti dokumen C1 di 52.000 TPS. Selain itu, diindikasikan adanya penggelembungan suara untuk 1.5 juta untuk pasangan calon nomer urut 2 dan 1.2 juta untuk nomer urut 1. Dan yang lebih membuat saya geleng – geleng kepala adalah bahwa 2.152 TPS bisa me-nol-persenkan nomer urut 1. Ini benar – benar nggak masuk akal. Padahal dalam setiap TPS tersebut pasti ada saksi dari kubu Prabowo – Hatta, lalu kemana larinya surat suara mereka?

Kenapa sih saya segitu sibuknya ngurusin Prabowo – Hatta? Bukan. Saya nggak peduli apakah nantinya MK mengabulkan gugatan pasangan calon yang identik dengan peci hitamnya ini, yang saya pedulikan adalah kejujuran yang sudah semakin menipis di tanah kelahiran saya ini. Tapi ada satu hal yang membuat saya ikut mengawasi proses gugatan di MK, karena gugatan tersebut sudah sesuai dengan konstitusi yang ada. Saya yakin apabila kubu sebelah kalah, maka mereka juga akan mengambil jalur yang saat ini sedang dilalui kubu nomer 1. Justru gugatan ini bukan untuk mengacaukan pemilu damai, melainkan untuk meluruskan proses sakral yang sarat kecurangan. Kalau kamu mau ikutan bantu MK untuk bersikap adil dan jujur serta mau bantu Indonesia supaya demokrasinya lebih matang, kamu bisa klik http://majumerahputih.com dan http://kawaldemokrasi.com sekarang juga!

Gugatan ini menjadi hal yang penting bukan hanya untuk saya, tapi untuk seluruh warga negara Indonesia dan untuk anak cucu kita kelak. Biar warga negara ini paham apa itu demokrasi, apa itu kejujuran dan keadilan dalam berpolitik. Jadi menurut saya, sekarang bukan waktunya kita menutup mata dan telinga, tapi membukanya dengan hati. Mencerna berita dengan akal sehat dan melihat fakta, bukan menelan mentah – mentah gosip murahan. Dan mari saling menyingsingkan tangan membantu mengawasi setiap langkah sistem demokrasi di Indonesia.

Semoga negeri ini kembali bangkit dengan demokrasi yang lebih baik. Dear MK, kami menunggu keputusanmu. Jangan galau dalam mengambil keputusan, kami percaya bahwa para hakim MK adalah hakim pilihan yang patuh dengan sumpah dan tidak silau dengan kecurangan. Semoga hasilnya sesuai dengan harapan kita semua….

Baca Juga:

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *